Sesuai UU. Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Menurut UU. Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Seiring dengan pengertian tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Sumbawa Barat mengimplementasikan dalam bentuk visi dan misi, Visi DKPS tersebut adalah, “Terwujudnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan memuaskan masyarakat menuju terciptanya data kependudukan yang akurat” hal ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat Sehingga pada intinya bermuara pada penataan dan penertiban administrasi kependudukan agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki data base yang akurat dan valid.

Dasar hukum pelayanan

Sebagai dasar regulasi pelayanan pada administrasi kependudukan telah diatur oleh beberapa aturan hukum yang baku dan terkait yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU.No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  6. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Sukabumi No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Regulasi tersebut diimplementasikan sebagai payung hukum dan referensi dalam sebuah pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik   (e-KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Dokumen kependudukan lainnya.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat  Semester II Tahun 2017

  • Laki-laki     = 68.388
  • Perempuan  = 68.224
  • Penduduk total = 136.612

Berbagai macam masalah yang ada dan dihadapi masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan  perlu terus disuarakan melalui berbagai media sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat bawah, karena kenyataan yang ada masih ada sebagian kecil dari masyarakat hingga saat ini kurang menyadari pentingnya identitas kependudukan, mereka membuat KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, manakala diperlukan untuk kepentingan sekolah, melamar pekerjaan, naik haji/umroh, keringanan biaya rumah sakit, kredit, perbankan, daftar gaji, pensiun, asuransi kematian, maupun kepentingan lainnya, disadari ketika mereka sadar setelah terhambat segala urusan yang berhubungan dengan kepentingannya.

Beberapa contoh kasus yang biasa terjadi di masyarakat, mereka membutuhkan Akta kelahiran ketika pihak sekolah menjadikan salah satu persyaratan untuk memasukan anak sekolah, atau mereka tergopoh-gopoh manakala dari imigrasi meminta untuk kelengkapan adminitrasi dalam pembuatan paspor, dan mereka membutuhkan Kartu Keluarga dan KTP ketika mereka sadar bahwa salah satu persyaratan untuk keringanan pembayaran perawatan Rumah Sakit adalah KK dan KTP.

Sungguh ironis memang di jaman globalisasi yang lengkap dengan sarana teknologi dan informasi ini masih ada masyarakat yang belum menganggap penting dokumen-dokumen kependudukan dalam kehidupan bernegara sehingga penyampaian informasi administrasi kependudukan yang disuguhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat melalui media cetak dan elektronik belum juga menyentuh kesadaran masyarakat secara utuh.

Sebetulnya membuat Administrasi Kependudukan tidak sulit kok, selama yang bersangkutan mau dan sadar bahwa adminitrasi kependudukan adalah kebutuhan dasar bernegara. Janganlah dianggap sepele hal ini, karena akan mempersulit diri anda sendiri. Empat hal yang penting sekali dari Adminitrasi Kependudukan yang perlu anda miliki sebagai dokumen pokok dari kelengkapan administrasi kependudukan yaitu; Akta Kelahiran, Kartu Keluraga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Akta Nikah/Akta Perkawinan.

Kenapa demikian ? Karena sebagian besar urusan yang bersifat kelengkapan administrasi selalu dipertanyakan 4 hal tersebut, walaupun ada akta-akta lainnya yang dibutuhkan, namun hanya sebagai pendukung data perubahan.

4 hal penting yang perlu dimiliki serta manfaatnya

  1. MANFAAT AKTA KELAHIRAN
    • Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang
    • Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
    • Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya Ijazah
    • Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi
    • Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
    • Pembuatan KTP, KK dan NIK
    • Pembuatan SIM
    • Pembuatan Pasport
    • Pengurusan tunjangan keluarga
    • Pengurusan warisan
    • Pengurusan beasiswa
    • Pengurusan Pensiun bagi Pegawai
    • Melaksanakan pencatatan perkawinan
    • Melaksanakan ibadah haji
    • Pengurusan kematian
    • Pengurusan Perceraian
    • Pengurusan pengakuan anak
    • Pengurusan pengangkatan anak/adopsi
  1. MANFAAT KARTU KELUARGA (KK)

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (UU.23 Tahun 2006). Dimana manfaat dari Kartu Keluarga tersebut adalah:

    • Sebagai bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang.
    • Sebagai dasar proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan lainnya.
    • Sebagai kelengkapan persyaratan pada setiap urusan administrasi.
  1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU.23 Tahun 2006), yang memiliki manfaat sebagai berikut:

    • Sebagai identitas jati diri
    • Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb
    • Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
  1. AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN

Manfaat Surat Nikah (UU.No. 1 Tahun 1974)/Akta Perkawinan (UU.No.23 Tahun 2006) sebagai berikut:

    • Bukti otentik perkawinan
    • Adanya jaminan dan kepastian hukum
    • Menjamin hak-hak waris
    • Membuat Akta Kelahiran
    • Menjamin hak-hak anak
    • Pengurusan dokumen penting:
      1. Paspor
      2. Kependudukan
      3. Pendidikan
      4. Kesehatan
      5. Status Perkawinan
      6. Kepemilikan harta gono gini
      7. Pengajuan Perumahan
      8. Kredit Bank
      9. Klaim Asuransi
      10. Pensiun
      11. Pengajuan daftar gaji
      12. Dll

Demikian sekelumit tulisan mengenai Penataan dan Penertiban Administrasi Kependudukan Menuju Dokumen Kependudukan yang Valid dan Akurat, semoga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat demi menuju Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. (by: hri)