Pengakuan Anak Terlantar Melalui Administrasi

Kependudukan

Pengertian Anak terlantar menurut UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum pasal 1 point 6 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Menurut UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pada Pasal 25 UU. Nomor 23 Tahun 2006 terdapat juga pasal yang menyebutkan mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

 

  • Penduduk korban bencana alam;
  • Penduduk korban bencana sosial;
  • Orang terlantar;
  • Komunitas terpencil.

Khusus pada point “3” yaitu Orang terlantar, selayaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil solusi untuk memberikan sikap penting dan perlindungan terhadap hak kewarganegaraan mereka yaitu untuk memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Akta Kelahiran serta KK dan KTP bagi penduduk yang berdomisili di Kota Sukabumi.

 

Sebagai perlindungan khusus terhadap mereka (They need of special protection) yang merupakan pengakuan legal dari pemerintah sebagai bangsa Indonesia sebagaimana pasal 5 UU tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sejalan dengan UUD’45 pasal 28D yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, pasal 28 UU tentang Administrasi Kependudukanpun menyebutkan hak mereka untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya (anak terlantar) atau keberadaan orang tuanya, yang didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sampai usia mereka menginjak dewasa.

Dimana Ciri-Ciri Anak Terlantar Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

  • Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.

  • Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

  • Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.

  • Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Untuk menangani mereka (Anak/Orang terlantar) sepertinya perlu ditangani bersama dengan berkoordinasi lintas sektor yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Olah Raga, BPMKB, Bappeda, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan unsur-unsur lain yang terkait untuk membuat program bersama demi terwujudnya visi Kabupaten  Sumbawa Barat yaitu Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil alamin, dan Misi yang pertama yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa, dan berilmu, dan juga mewujudkan misi yang ke tiga yaitu mewujudkan pelayanan dasar yang baik dan berkualitas. Dengan demikian selaras dengan UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 yaitu Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Demikian, semoga kita bisa bekerjasama mewujudkan SDM yang berada dilembah-lembah sosial yang kurang beruntung secara ekonomi, disitu pasti ada mutiara yang tersembunyi yang memerlukan tangan-tangan kita untuk mengangkat dan membangkitkan mereka ke tataran yang wajar untuk memperoleh hak hidup yang sama.